aturan dan peraturan pertambangan

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan

Sejak February 2009, Undang-Undang Pokok Pertambangan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak saat itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara berangsur-angsur akan diganti.

Dunia Nyata: k3 dan lingkungan pertambangan

Dunia Nyata: k3 dan lingkungan pertambangan

May 25, 2013 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang : Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai. . pihak yang membangun waduk yang bersangkutan sesuai denga pedoman pengoperasian waduk yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan peraturan perundang-perundangan lain yang berlaku.

Ruang Bebas dan Jarak Yang Diizinkan Dalam SUTET

Ruang Bebas dan Jarak Yang Diizinkan Dalam SUTET

Nov 03, 2013 · Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida. peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU « .

PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU « .

Berikut catatan lengkap aturan tersebut. . Keputusan Menteri ESDM dimaksud, mempertimbangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 .

jdih.minerba.esdm.go.id

jdih.minerba.esdm.go.id

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat

KIRANA : Buku Tulis: Waktu Kerja, Istirahat dan Cuti

KIRANA : Buku Tulis: Waktu Kerja, Istirahat dan Cuti

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015 Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan minerba meliputi offshore maupun onshore. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang .

Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan

peraturan mengenai aturan keamanan dan keselamatan kerja tetap harus diutamakan. Peraturan mengenai keselamatan kerja, khususnya di subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapdipertahankan, dan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi industri pertambangan saat ini. Mengingat kegiatan usaha

Jasa Pertambangan, Ketentuan baru dan Legalitas Usaha di .

Jasa Pertambangan, Ketentuan baru dan Legalitas Usaha di .

Oct 17, 2014 · Terhitung 1 Oktober 2014 pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Pertambangan Batubara tentang Ketentuan Izin Ekspor Batubara dan Produk batubara.Izin Eksportir Terdaftar (ET) setiap perusahaan adalah peraturan yang wajib bagi untuk seluruh perusahaan tambang batubara dalam kaitannya dengan kegiatan pengiriman ke luar negeri.

Aturan Baru Pertambangan Minerba 2017 — Bolasalju

Aturan Baru Pertambangan Minerba 2017 — Bolasalju

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia

Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia

Karena tumpang tindihnya aturan bisa menyebabkan banyak peraturan yang dibatalkan," ujar Kepala BPHN. 4. Kesimpulan . UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Catatan Monar: MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN

Catatan Monar: MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018: Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi: 2018 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3940 Tahun 2017

(DOC) MAKALAH PERATURAN TENTANG STUDY KELAYAKAN .

(DOC) MAKALAH PERATURAN TENTANG STUDY KELAYAKAN .

pada pemilik kuasa pertambangan XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Perbedaan terletak pada peraturan pelaksanaan pengalihan kuasa pertambangan serta hak dan kuasa pertambangan perusahaan V. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Inti dari Undang-Undang N0.22

PP Nomor 37 2018, Aturan Baru Pajak Perusahaan Tambang

PP Nomor 37 2018, Aturan Baru Pajak Perusahaan Tambang

Jun 14, 2012 · Sejarah Perkembangan Kontrak PKP2B Pertambangan Indonesia. Posted on June 14, 2012. PKP2B generasi pertama diteken antara kurun 1981 hingga 1990. Tercatat, ada 11 perusahaan pertambangan yang dibentuk untuk menjalankan kontrak itu.

Begini Aksi Freeport Kala RI Mau Terapkan Aturan .

Begini Aksi Freeport Kala RI Mau Terapkan Aturan .

dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambagan Minerba (Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 revisi 5 Permen, 1 Kepmen, dan 2 Perdirjen). 2. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang tentang

ATURAN PERPAJAKAN MINERBA

ATURAN PERPAJAKAN MINERBA

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang; Mengingat : 1.

ATURAN PERPAJAKAN SEKTOR BATU BARA: PPh Badan Akan .

ATURAN PERPAJAKAN SEKTOR BATU BARA: PPh Badan Akan .

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara .